Berita

Negara Harus Hadir Menyelamatkan Nyawa Warganya Dengan Perpu Kemanusian

Jarrakpossulbar.com – Saat ini, para penghuni lembaga pemasyarakatan dilingkupi dengan ketidakpastian dan kekhawatiran dengan merebaknya wabah virus Corona (Covid-19). Dalam situasi ini, meminta akan hak untuk kesehatan dan hak untuk hidup maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berperan penuh mencarikan alternatif jalan keluar. Hak untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan dan untuk Hidup masih melekat dalam UU no 12 1995 Pasal 14 dan masih dlindungi konstitusi.

Apakah indonesia mau seperti italia yang mana Jumlah korban meninggal secara massal akibat pandemi virus corona (COVID-19) di Italia melampaui 5.000 orang per Senin pagi (23/3/2020). Ini merupakan yang terbanyak di dunia dan bahkan melampaui jumlah kematian di pusat pandemi, China, yang melaporkan 3.261 kematian.

Negara harus mencari jalan keluarnya dengan Cepat.sigap dan terukur, hanya dengan Menghapus PP 99 tahun 2012 dan harus mengesahkan UU pas Baru itu sudah melakukan Langkah Penyelamatan oleh Negara.

Sebelum adanya tuntutan masyarakat terutama dari para keluarga yang meliki Keluarga yang sedang menjalani pembinaam dan tidak mendapatkan pelayanan yang benar dalam menangani Covid-19 yang di kenal virus corona di dalam lapas. Justru ini akan membahayakan Pemerintah .

Sebaiknya ini langkah yang tepat untuk mengesahkan UU Pas secepatnya supaya tidak memakan korban yang lebih banyak Apapun alasannya kita menghadapi masalah kesehatan yang sangat besar dan di indonesia sudah banyak yang menjadi suspect tertular virus Corona (Covid-19).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan wabah virus corona Covid-19 sebagai pandemi global. Pada 2 Maret 2020, Iran untuk sementara membebaskan sekitar 85.000 orang dari penjara, termasuk tahanan politik, sebagai tanggapan terhadap epidemi virus corona.

Ini penjelasan juru bicara pengadilan pada Selasa, 17 Maret 2020. “Sejauh ini, sekitar 85.000 tahanan telah dibebaskan, kami telah mengambil tindakan pencegahan untuk menghadapi wabah itu,” kata juru bicara pengadilan Gholamhossein Esmaili.

Sedang di Amerika serikat sudah membebaskan tahanan dari penjara terkait dengan mewabah nya virus Corona, Dilansir dari Halaman BBC, Jumat (20/3/2020), Walikota Kota New York Bill de Blasio mengatakan pada hari Rabu bahwa pejabat kota minggu ini akan mengidentifikasi individu untuk dibebaskan, termasuk orang-orang yang ditangkap karena kejahatan ringan dan mereka yang paling rentan terhadap infeksi karena masalah kesehatan yang mendasarinya.

Para hakim di Amerika serikat mengadakan jajak dengar pendapat darurat selama akhir pekan untuk menyelesaikan kesepakatan pembelaan dan perjanjian lainnya untuk memungkinkan para tahanan dibebaskan lebih awal atau tanpa menjalani hukuman.

Secara normatif, Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham), Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005 serta UU Nomor 12 Tahun 2005

Pasal 23 ayat (1) Duham menyebutkan:
Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Dalam Pasal 12 Konvenan Hak Ekosob, salah satu ketentuannya juga menyatakan bahwa negara pihak harus melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengupayakan: Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.

Jadi, kesehatan sangatlah penting karena dia menjadi prasyarat bagi seseorang untuk dapat maksimal mencapai harkat hidupnya, sekalipun juga diakui bahwa pemenuhan kesehatan individu bergantung pada berbagai faktor. Untuk itu, dalam Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang bisa dijangkau, konpenan ini menjelaskan bahwa:

Hak Melekat berupa kesehatan mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi di mana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.

Selanjutnya dalam komentar yang sama dinyatakan:
Hak atas kesehatan tidaklah dapat diartikan sebagai hak untuk menjadi sehat sebagai hak untuk menjadi sehat, hak atas kesehatan berisi hak kebebasan dan hak atas sesuatu Kebebasan mencakup hak untuk memeriksakan kesehatan tubuh termasuk kesehatan seksual dan berproduksi dan hak untuk bebas dari gangguan atau campur tangan orang lain, hak untuk bebas dari penganiayaan, tindakan medis tanpa persetujuan dan eksperimen.

Sebagai perbandingan, hak atas sesuatu termasuk hak atas sistem proteksi kesehatan yang menyediakan kesempatan yang setara bagi tiap orang untuk memenuhi standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.

Mengingat bahwa hak atas kesehatan bergantung banyak pada faktor internal yang ada pada seseorang, seperti bawaan genetik, maka hak atas kesehatan harus dipahami sebagai hak untuk dapat menikmati berbagai fasilitas, barang, layanan, maupun kondisi yang diperlukan untuk tercapainya standar kesehatan yang memadai yang dapat dijangkau, dan bukan hak untuk sehat.


Jadi, hak atas kesehatan bukan hanya terkait dengan layanan kesehatan tapi juga semua faktor yang menentukan kesehatan seperti akses pada air bersih, adanya persediaan makanan, nutrisi, dan perumahan yang aman, kondisi lingkungan yang mendukung, akses informasi terkait kesehatan, dan yang terpenting adalah partisipasi populasi yang paling terkena dampak dalam pengambilan kebijakan terkait kesehatan baik di tingkat komunitas, nasional, maupun internasional.

Oleh karena itu, dalam konteks pandemik virus corona sebagaimana yang dikeluarkan oleh WHO, maka pemerintah (terutama pemerintah pusat), memiliki kewajiban penuh. Tidak saja untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak corona, melainkan juga mendukung semua faktor yang menentukan virus itu dapat dihentikan persebarannya, baik jaminan atas ketersediaan makanan, akses informasi yang akurat, bahkan jika suatu ketika Indonesia harus mengambil kebijakan lockdown.

Editor: Effendi | GR

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close