BeritaNasionalPolitik

Masukan KPK terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Penerbitan PP 23/2020

Masukan KPK terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Penerbitan PP 23/2020

Jakarta,jarrakpossulbar | Alhamdulillah. Memang sudah seharusnya KPK aware sejak awal terhadap potensi munculnya tindak pidana khususnya korupsi terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Coivid-19 yang dituangkan dalam PP 23/2020. Bahkan lebih jauh dari itu KPK bisa melakukan hal yang lebih besar lagi untuk mencegah potensi penguapan keuangan negara atau korupsi khususnya terkait dengan kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan Perppu 1/2020, program Kartu Pra Kerja.

Karena selain transparansi dan akuntabilitas dianggap kurang, juga mengalokasikan penggunaan uang negara yang cukup besar yang melibatkan berbagai pihak termasuk swasta yang menimbulkan perdebatan, kritik dan bahkan adanya indikasi ketidakpercayaan sebagian masyarakat.

Saya juga berharap agar KPK bisa jeli dan mengajak serta PPAT untuk mencermati setiap aliran transaksi uang negara dalam setiap program-program tersebut, baik aliran primer, skunder, tersier, dan segala bentuk motif dan modus transaksinya u/ memastikan tidak terjadi “bancakan” uang negara oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di saat rakyat menderita. Secara logika mudah untuk mendeteksi potensi tersebut, karena kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi rentan dikorupsi.

Termasuk juga kebijakan dalam PP 23/2020, pelaksanaan yang tidak proper dan hati-hati, sangat berpotensi terjadi penyelewengan dan penyimpangan yang menyebabkan menguapnya uang negara. Berkaca dari PMN yang dilakukan oleh BUMN dibeberapa waktu yang lalu saja, perlu u/ dilakukan evaluasi efektifitas, optimalisasinya, bisa di dalami juga penggunaannya, siapa sesungguhnya yang diuntungkan, masyarakat, negara atau bahka pihak asing? Apalagi program pemulihan ekonomi nasional ini diwujudkan dalam bentuk PMN, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah dan Penjaminan yang sifatnya sangat khusus di saat khusus juga.

Saya masih kurang yakin dengan pelaksanaan dan pengawasannya, karena di saat normal saja banyak kasus moral hazard yang terjadi seperti kasus jiwa sraya, apalagi dengan pelonggaran-pelonggaran seperti yang diatur dalam Perppu 1/2020, maka semakin membuka peluang tumbuh suburnya korupsi.

Di saat seperti ini, sudah tepat kalau KPK terus memberikan perhatian dan mengawasi lebih awal atas inisiatif dan upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi kita, namun KPK juga tidak boleh mentoleransi sedikitpun terhadap siapapun juga yang menggangu upaya pemerintah dalam persepektif korupsi.

Saatnya KPK mengambil tanggung jawab, baik tanggung jawab hukum, moral dan sosial yang lebih besar u/ memastikan terpenuhinya hak rakyat dan memastikan tidak ada korupsi di saat bencana nasional pandemi Covid-19.

Sumber : DR. Didik Mukrianto SH.MH

Editor : SF

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close