BeritaNasional

Institusi Kejaksaan RI di cederai oleh Tuduhan Miftahul Ulum terhadap mantan Jampidsus

Kamis, 11 juni 2020

Jakarta – jarrakpossulbar.com | Baru-baru ini dunia hukum di tanah air dikejutkan dengan pernyataan Miftahul Ulum, selaku asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, yang dalam persidangan menyatakan, bahwa Adi Toegarisman saat menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, kecipratan 7 miliar rupiah, terkait penanganan kasus di Kejaksaan Agung. Sedangkan Anggota BPK Achsanul Qosasi kecipratan 3 miliar rupiah, terkait temuan BPK terhadap Kemenpora. Namun keduanya langsung membantah tudingan Ulum tersebut.

Pernyataan tersebut kemudian dibantah sendiri oleh Miftahul Ulum usai membacakan pledoinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (9/6/2020).
Dia menyampaikan permohonan maaf kepada Adi Togarisman dan Achsanul atas tudingan yang sebelumnya disampaikan dalam persidangan tipikor . Ulum bahkan menyatakan, kalau dirinya tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Adi dan Achsanul. Pun termasuk tidak bertemu dengan utusannya, juga suruhan sebagaimana yang pernah disampaikan dalam persidangan beberapa waktu lalu.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) TB. Rahmad Sukendar menilai, tuduhan oleh asisten pribadi mantan Menpora tersebut, merupakan “Tuduhan Keji” terhadap Mantan Jampidsus dan telah mencederai Institusi Kejaksaan Republik Indonesia,berharap segera pribadi maupun institusi melaporkan kepada pihak berwajib terkait pencemaran nama baik mantan Jampidsus karena sudah membuat aib kepada diri mantan jampidsus maupun keluarga dan institusi kejaksaan

Tuduhan itu tidak mendasar sama sekali dan banyak halusinasinya. Seyogyanya, Miftahul Ulum sadar, bahwa apa yang diucapkannya tersebut akan berdampak mencederai lembaga  hukum Kejaksaan yang telah berbenah diri sejak lama, dan secara grafik data tingkat kepercayaan publik semakin baik di kalangan masyarakat, ulas Rahmad Sukendar.

Upaya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan status lingkungan Jampidsus sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), menurut kami tidak perlu dievaluasi lagi.

“Kita juga jangan menafikan ada faktor lain untuk Character Assasination (pembunuhan karekter) atas pribadi mantan Jampidsus Adi Toegarisman, maupun institusi,” tandas Ketum BPI KPNPA RI, TB. Rahmad Sukendar. (Red)

Sumber : JarrakNews Jakarta

Editor : Ann

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close